amalnajib

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bertahap di Indonesia tidak hanya mencakup produk barang seperti makanan dan minuman, tetapi juga jasa terkait, termasuk jasa pendistribusian. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Pasal 155. Tetapi pemberitaan beberapa waktu lalu sempat menimbulkan kebingungan dengan narasi “truk wajib bersertifikat halal”. Pelaku usaha jasa logistik dan transportasi […]

Setelah Komitmen (Kriteria 1), Bahan (Kriteria 2), dan Proses Produk Halal (Kriteria 3), dua kriteria terakhir SJPH mengatur tentang produk akhir yang dihasilkan dan sistem yang memastikan kehalalan tetap terjaga seterusnya. Kriteria 4 adalah Produk, dan Kriteria 5 adalah Pemantauan dan Evaluasi. Tetapi di lapangan, dua kriteria ini sering dapat perhatian paling sedikit dari pelaku

Setelah Komitmen (Kriteria 1) dan Bahan (Kriteria 2), kriteria ketiga SJPH adalah Proses Produk Halal atau PPH. Kriteria ini diatur paling rinci dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023, sekitar lima halaman ketentuan tentang bagaimana bahan diolah menjadi produk akhir tanpa terkontaminasi bahan tidak halal. Karena kompleksitasnya, banyak pelaku usaha bingung di Kriteria 3.

Kriteria 2 dari Sistem Jaminan Produk Halal adalah Bahan. Diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 BAB II Bagian B, kriteria ini mencakup definisi luas tentang bahan apa saja yang harus dijaga kehalalannya, kategori bahan halal dan dikecualikan, daftar bahan haram absolut, sampai aturan rinci tentang alkohol/khamr dan mikroba. Yang menarik, walaupun aturan

Setiap pelaku usaha yang ingin mensertifikasi produknya wajib menerapkan 5 kriteria SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal). Yang pertama dari lima kriteria ini adalah Komitmen dan Tanggung Jawab, diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023. Tetapi di lapangan, kriteria ini sering diremehkan. Banyak pelaku usaha menganggap Kebijakan Halal hanya satu lembar dokumen yang ditandatangani

Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal di Indonesia wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di organisasinya. Kerangka SJPH ini diatur secara terstruktur dalam 5 kriteria yang harus dipenuhi. Tetapi di lapangan, banyak pelaku usaha hanya menyiapkan dokumen administratif tanpa benar-benar memahami apa saja yang dimaksud 5 kriteria ini, dan mengapa kerangkanya seperti itu.

Di Indonesia, ada dua jalur untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu jalur reguler dan jalur self declare, khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Keduanya diatur dalam regulasi yang sama dan menghasilkan sertifikat dengan validitas yang sama. Tetapi di lapangan, banyak pelaku usaha UMK yang sebenarnya bisa menggunakan jalur self declare justru memilih jalur reguler karena

Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib memiliki Penyelia Halal. Aturan ini tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 Pasal 50. Tetapi selama saya audit pelaku usaha dari berbagai skala, ada tiga pola yang sering saya temui dan keduanya merugikan pelaku usaha sendiri. Pertama, pelaku usaha menunjuk Penyelia Halal hanya karena