Beberapa waktu lalu, seseorang yang sedang mencari tahu soal sertifikasi halal bertanya tentang jasa konsultasi atau pendampingan yang saya lakukan. Ada satu hal yang membuatnya heran, ternyata sebagian yang saya dampingi justru perusahaan yang sudah punya sertifikat halal.
“Lho, kalau sudah bersertifikat, apanya lagi yang perlu didampingi?”
Keheranan itu dapat dipahami, dan justru itulah alasan artikel ini saya tulis. Anggapan bahwa urusan halal selesai begitu sertifikat terbit masih sangat umum. Padahal kondisi perusahaan tidak akan selalu sama. Ada menu baru, pemasok yang berganti, gudang yang bertambah. Dan sejak Keputusan Kepala BPJPH Nomor 170 Tahun 2025 terbit, ada satu hal lagi yang perlu Anda tahu, BPJPH kini mengawasi produk bersertifikat secara berkala.
Pengawasan pasca-sertifikasi halal adalah mekanisme pemeriksaan berkelanjutan oleh BPJPH beserta kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah untuk memastikan produk yang sudah bersertifikat tetap memenuhi Standar Jaminan Produk Halal (SJPH). Pedoman teknisnya ditetapkan dalam Kepkaban BPJPH No. 170 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal.
Kenapa Sertifikat Halal Bukan Garis Finis
Singkatnya, sejak masa berlaku sertifikat halal dihapus, penjamin kehalalan produk Anda bukan lagi tanggal kedaluwarsa, melainkan pengawasan.
Dulu, sertifikat halal berlaku empat tahun. Ada ritme yang memaksa pelaku usaha berbenah menjelang perpanjangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah itu. Ketentuan masa berlaku sertifikat halal dihapus, sehingga sertifikat berlaku selama komposisi bahan dan proses produk halal (PPH) tidak berubah.
Kedengarannya melegakan karena tidak ada lagi biaya dan proses perpanjangan berkala. Tapi ada konsekuensi baru, tanpa batas waktu, negara butuh cara lain untuk memastikan produk bersertifikat tetap konsisten halal. Kepkaban BPJPH 170/2025 menyebut pergeseran ini secara eksplisit di bagian pendahuluannya: dari sistem sertifikasi berbasis waktu menuju model pengawasan berkelanjutan, dengan pengawasan sebagai penjaga utama validitas sertifikat halal.
Kajian akademik menyoroti perubahan ini . Nuraisyah (2026) mencatat bahwa efektivitas jaminan produk halal pasca-sertifikasi kini bertumpu pada pengawasan, sekaligus mengidentifikasi tantangannya, yaitu regulasi pengawasan yang masih berkembang, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan SDM pengawas. Akhsanty dan Rifqi (2026) bahkan mengusulkan pelibatan masyarakat dan Pendamping PPH sebagai pengawas partisipatif karena jumlah produk bersertifikat sudah jutaan. Kesimpulan yang pasti adalah arah kebijakannya terbaca jelas, pengawasan akan makin kuat, bukan makin longgar.
Bagi Anda pemegang sertifikat halal, ini artinya sederhana. Standar yang dulu Anda bangun untuk lulus audit sertifikasi sekarang harus tetap hidup setiap hari. Sistem itu sendiri sudah Anda kenal: Sistem Jaminan Produk Halal yang ditetapkan BPJPH dan Anda terapkan sejak sebelum sertifikat terbit.
Dua Jenis Pengawasan: Berkala dan Sewaktu-waktu
Singkatnya: pengawasan pasca-sertifikasi halal berjalan dengan dua cara, terprogram dalam siklus enam bulanan dengan sasaran berbasis prioritas dan risiko, dan tanpa jadwal ketika ada dugaan pelanggaran.
Kepkaban BPJPH 170/2025 membagi pengawasan JPH menjadi dua jenis dengan karakter yang berbeda:
| Aspek | Pengawasan Berkala | Pengawasan Sewaktu-waktu |
| Ritme | Siklus 1 kali setiap 6 bulan, sasaran ditetapkan berbasis prioritas dan analisis risiko | Sesuai kebutuhan, tanpa jadwal |
| Pemicu | Rencana kerja pengawasan | Dugaan pelanggaran: temuan, laporan, pemberitaan media |
| Sasaran | Produk, pelaku usaha, LPH, Lembaga Pendamping dan Pendamping PPH | Objek yang diduga melanggar |
| Proses awal | Pemberitahuan tertulis sebelum pemeriksaan | Kajian dugaan pelanggaran maksimal 14 hari kerja |
| Tindak lanjut | Rekomendasi perbaikan atas temuan | Pemeriksaan maksimal 30 hari kerja, dapat berujung sanksi |
Dua hal yang menurut saya paling penting untuk Anda catat dari tabel ini.
Pertama, soal siklus enam bulan. Perlu dibaca dengan tepat: enam bulan adalah ritme program pengawasan, bukan janji bahwa setiap pelaku usaha pasti dikunjungi tiap semester. Pengawas menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan prioritas dan analisis risiko, jadi siapa yang diperiksa pada satu siklus ditentukan oleh rencana itu. Yang keliru adalah menyimpulkan kebalikannya: karena belum tentu kena giliran, berarti bisa santai. Anda tidak pernah tahu kapan giliran itu datang, dan pengawasan sewaktu-waktu bisa tiba lebih dulu tanpa menunggu siklus. Satu-satunya posisi yang aman adalah siap setiap saat. Menariknya, ritme enam bulanan ini seirama dengan kewajiban yang sudah ada di SJPH Anda: audit internal yang juga dilakukan secara berkala (minimal sekali dalam setahun). Perusahaan yang menjalankan audit internalnya dengan serius praktis selalu dalam posisi siap, kapan pun gilirannya tiba.
Kedua, pengawasan sewaktu-waktu bisa dipicu oleh laporan dan pemberitaan. Artinya, bukan hanya pemerintah yang mengawasi Anda. Konsumen yang menemukan kejanggalan pada produk berlabel halal bisa melapor, dan laporan itu punya jalur resmi untuk ditindaklanjuti dengan tenggat yang jelas.
Perlu dicatat juga, pelaksana pengawasan bukan hanya BPJPH pusat. Kementerian terkait, lembaga terkait, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota ikut melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pengawasan Pasca-Sertifikasi Halal: Apa yang Diperiksa dari Pelaku Usaha
Singkatnya: pengawas memeriksa konsistensi penerapan SJPH, pemisahan halal dan tidak halal di seluruh rantai proses, serta keberadaan Penyelia Halal yang memenuhi syarat.
Lampiran II Kepka 170/2025 merinci objek pengawasan terhadap pelaku usaha. Saya ringkas menjadi tiga kelompok besar.
Pertama, konsistensi kehalalan produk melalui penerapan SJPH. Pengawas tidak hanya bertanya apakah dokumen Anda lengkap. Mereka membandingkan dokumen dengan kenyataan. Manual SJPH, bukti dokumentasi, dan data pada sistem elektronik BPJPH divalidasi silang dengan kondisi lapangan. Di sinilah pola temuan yang paling sering saya jumpai sebagai auditor, bukan karena ada bahan haram, melainkan karena yang tercatat di dokumen berbeda dengan yang dipakai di lapangan. Merek bahan yang diganti tanpa pembaruan dokumen, pemasok baru yang belum masuk daftar. Secara bahan, mungkin tidak bermasalah, tapi inkonsistensi itu sendiri sudah menjadi temuan.
Kedua, pemisahan antara yang halal dan tidak halal di tujuh titik proses (penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian). Perhatikan bahwa empat titik terakhir berada di luar area produksi. Bagi Anda yang bergerak di pergudangan dan distribusi, ini wilayah Anda. Lokasi, tempat, dan alat pada setiap titik itu diperiksa pemisahannya. Bahkan bahan penolong yang jarang dipikirkan ikut terseret. Saya pernah menemukan tim cleaning yang mencuci armada dengan sabun tanpa verifikasi status kehalalannya, dan itu menjadi temuan signifikan karena tidak ada dalam daftar bahan pembersih yang disetujui. Pembahasan lengkap sisi ini pernah saya tulis di artikel sertifikasi halal untuk jasa distribusi dan logistik.
Ketiga, keberadaan Penyelia Halal beserta pemenuhan persyaratannya. Pengawas dapat mewawancarai Penyelia Halal langsung saat pemeriksaan lapangan. Dan dari pengalaman audit, di sinilah kesenjangan paling sering terlihat, dokumen kuat, tapi orang yang ditanya tidak bisa menjelaskan. Saya pernah mengaudit jaringan restoran dengan dokumen SJPH yang nyaris sempurna, namun tim dapurnya tidak memiliki pemahaman terkait standar halal. Dokumen rapi tidak menolong ketika pemahaman berhenti di level manajemen.
Cara memeriksanya pun tidak selalu berupa kunjungan. Kepkaban 170/2025 mengenal metode tidak langsung, pengawas menelusuri dokumen melalui sistem elektronik BPJPH dan bahkan memanfaatkan mesin pencari. Jejak digital produk Anda ikut menjadi bahan pengawasan. Ketika pemeriksaan lapangan dilakukan, prosesnya mengikuti alur: pertemuan pembuka, pemeriksaan dan wawancara, pengambilan contoh bila diperlukan, lalu pertemuan penutup di mana temuan dipaparkan dan Anda diberi kesempatan menanggapi sebelum berita acara disusun.
Kalau Ada Temuan, Apa Konsekuensinya
Singkatnya: temuan digolongkan sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana. Pelanggaran administratif ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan sampai sanksi, sedangkan dugaan pidana diteruskan ke aparat penegak hukum.
Alurnya bertahap, bukan langsung menghukum. Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara yang memuat temuan, regulasi yang menjadi dasarnya, dan rekomendasi. Pelaku usaha kemudian diminta menindaklanjuti rekomendasi itu dan tindak lanjutnya dipantau. Bila rekomendasi tidak kunjung dijalankan, pimpinan unit kerja pengawasan akan meminta penjelasan.
Untuk pelanggaran yang terbukti, sanksi administratifnya mengacu pada PP 42/2024 Pasal 170: mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, sampai penarikan barang dari peredaran. Adapun temuan yang mengarah pada tindak pidana, misalnya memproduksi produk dari bahan haram namun tetap mempertahankan label halal, diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Saya sengaja tidak menyajikan bagian ini untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya. Desain regulasinya memberi ruang perbaikan yang cukup lebar sebelum sanksi berat dijatuhkan. Pelaku usaha yang sistemnya hidup dan responsnya baik terhadap rekomendasi hampir selalu punya jalan keluar. Yang berisiko adalah yang membiarkan sistemnya mati setelah sertifikat terbit, lalu kaget ketika pengawas datang.
Bagaimana Menjaga Kepatuhan Setelah Sertifikat Terbit
Singkatnya: selalu hidupkan standar halal internal Anda. Dua langkah pertama yang paling menentukan adalah audit internal yang baik dan Penyelia Halal yang benar-benar paham.
Langkah pertama, jalankan audit internal halal setiap enam bulan idealnya atau setahun sekali sesuai minimal berdasarkan aturan. Audit internal yang baik yang saya maksud bukan sekadar mengisi ceklis. Periksa hal yang sama dengan yang diperiksa pengawas: apakah bahan yang dipakai hari ini masih sama dengan daftar bahan yang disertifikasi, apakah pemasok baru sudah diverifikasi, apakah pemisahan di penyimpanan dan distribusi masih dijalankan, apakah dokumentasi sesuai dengan aktualnya. Untuk usaha multi-lokasi, samakan ceklis audit internal di semua outlet dan gudang, karena pengawasan bisa mendatangi titik mana pun dan temuan di satu lokasi tetap membawa nama perusahaan Anda. Perubahan kecil yang menumpuk tanpa dicatat adalah sumber temuan paling umum.
Langkah kedua, pastikan Penyelia Halal Anda kompeten secara nyata, bukan hanya bersertifikat pelatihan. Saya pernah mendampingi perusahaan yang Penyelia Halalnya sudah lulus pelatihan resmi, tapi konsep dasar seperti bedanya audit internal dan kaji ulang manajemen pun belum bisa dijelaskannya. Penyelia yang tidak paham menjadi hambatan di dua fase sekaligus. Sulit memimpin persiapan sertifikasi dan sulit menjaga standar setelah sertifikat diperoleh. Padahal dialah orang pertama yang akan berhadapan dengan pengawas. Rincian perannya pernah saya bahas di artikel tentang tugas Penyelia Halal.
Satu hal lagi yang sering terlewat, pertumbuhan usaha. Menu baru, varian musiman, fasilitas baru, semuanya perlu dicek apakah masih tercakup dalam lingkup sertifikat Anda atau perlu didaftarkan melalui SiHalal. Saya pernah menemui pelaku usaha yang hanya mensertifikasi menu regulernya, lalu menu seasonal yang muncul belakangan ternyata berada di luar lingkup sertifikat. Pola pikirnya perlu dibalik, setiap rencana perubahan produk atau fasilitas sebaiknya memicu pertanyaan “Apa dampaknya ke sertifikat halal kami?”
Ketiga langkah di atas adalah fondasinya. Implementasi penuhnya menyangkut struktur dokumen, jadwal kaji ulang manajemen, sampai pelaporan perubahan komposisi melalui sistem, dan untuk itu sebaiknya Anda didampingi pihak yang memahami cara pengawas bekerja.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah sertifikat halal perlu diperpanjang?
Tidak. Sejak UU 6/2023, sertifikat halal berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal. Namun sebagai gantinya, produk bersertifikat menjadi objek pengawasan berkelanjutan oleh BPJPH.
Apakah setiap perusahaan bersertifikat pasti diperiksa setiap 6 bulan?
Tidak pasti. Kepkaban BPJPH 170/2025 menetapkan pengawasan berkala berjalan dalam siklus satu kali setiap enam bulan, dengan sasaran yang ditentukan lewat rencana kerja berbasis prioritas dan analisis risiko. Namun pengawasan sewaktu-waktu bisa dilakukan kapan saja bila ada dugaan pelanggaran, sehingga kesiapan tetap harus dijaga terus-menerus.
Apa yang diperiksa saat pengawasan terhadap pelaku usaha?
Tiga hal utama: konsistensi penerapan SJPH dibandingkan dengan kondisi lapangan, pemisahan halal dan tidak halal pada proses penyembelihan sampai penyajian termasuk penyimpanan dan distribusi, serta keberadaan dan kompetensi Penyelia Halal.
Apa konsekuensinya bila ditemukan pelanggaran?
Temuan administratif ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan, dan bila terbukti melanggar dapat dikenai sanksi sesuai PP 42/2024 Pasal 170: peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan barang dari peredaran. Dugaan tindak pidana diteruskan ke aparat penegak hukum.
Produk baru apakah otomatis tercakup dalam sertifikat lama?
Tidak otomatis. Sertifikat berlaku untuk lingkup produk yang didaftarkan. Produk, varian, atau fasilitas baru perlu dicek dampaknya terhadap lingkup sertifikat dan bila perlu didaftarkan melalui SiHalal agar tercakup.
Penutup
Kembali ke pertanyaan orang yang saya ceritakan di awal: kalau sudah bersertifikat, apanya lagi yang perlu didampingi? Sekarang Anda tahu jawabannya. Sertifikat menandai bahwa sistem Anda pernah dinyatakan layak. Pengawasanlah yang menguji apakah sistem itu masih hidup hari ini.
Kabar baiknya, semua yang diperiksa dalam pengawasan pasca-sertifikasi halal adalah hal yang memang seharusnya sudah berjalan di SJPH Anda. Tidak ada standar baru yang tiba-tiba. Yang berubah adalah keseriusannya: sekarang ada pedoman resmi, ada siklus enam bulanan, dan ada konsekuensi yang jelas.
Kapan terakhir kali audit internal halal Anda dijalankan? Kalau jawabannya ‘saat sertifikasi’, mungkin ini saatnya dicek ulang. Bila Anda ingin mengukur seberapa siap sistem Anda menghadapi pengawasan, saya terbuka untuk berdiskusi.
Referensi
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 170.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Nuraisyah, E. (2026). Analisis Yuridis Hambatan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Sertifikasi Halal. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.
- Akhsanty, A. S., & Rifqi, M. (2026). Optimalisasi Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat dan Pelibatan Pendamping PPH pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).
